Mahasiswa Dua Daerah Tolak ALA

* Minta Pembangunan Rumah Sakit dan Universitas Negeri

BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa dan pemuda asal Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, menyatakan menolak pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA). Mereka yang menamakan diri “Barisan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil” dan “Barisan Mahasiswa dan Pemuda Kota Subulussalam”, beranggapan, wacana pembentukan provinsi ALA itu, hanya mewakili segelintir elit politik dan bukan murni keinginan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Penolakan pembentukan provinsi ALA tersebut mereka sampaikan dengan cara membentangkan spanduk “Aceh Yes, ALA No”, usai coffee morning dengan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (17/4). Dalam kesempatan itu, Gubernur Zaini didampingi Kepala Badan Kesbangpol Linmas Aceh, Drs Nasir Zalba, Kepala Biro Tata Pemerintahan Aceh, Kamaruddin Andalah, serta Kepala Biro Humas Setda Aceh, Ali Al Fatah.

Koordinator Barisan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil, Jirin Capah dan Koordinator Barisan Mahasiswa dan Pemuda Kota Subulussalam, Al-Qudri mengatakan, aksi mereka murni atas gerakan untuk mewujudkan Aceh Singkil dan Subulussalam yang lebih baik.

Berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan dilakukan selama dua tahun, kata Jirin Capah dan Al Qudri, masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam, saat ini sangat membutuhkan sebuah rumah sakit yang bagus. “Kalaupun tipenya tidak sama seperti RSUZA, minimal seperti Rumah Sakit Meuraxa, yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh,” kata Jirin Capah.

Terkait penolakan pembentukan provinsi ALA, Al Qudri dan Jirin Capah mengatakan, selama ini masyarakat Aceh Singkil dan masyarakat Kota Subulussalam tidak tahu menahu tentang wacara pembentukan Provinsi ALA tersebut.

Mereka berpendapat, jika provinsi ALA dipaksakan, maka hanya akan menguras uang rakyat untuk pembiayaan belanja rutin pemerintah provinsi saja, sementara kebutuhan primer dan sekunder rakyat, yaitu rumah sakit yang bagus dan universitas negeri yang bagus, tidak akan pernah dipenuhi. “Kalaupun nanti hadir, butuh waktu 20-30 tahun lagi,” kata Al Qudri.

Masyarakat Aceh Singkil dan Subulusslam, saat ini, kata Alqudri, butuh kehadiran secepatnya rumah sakit milik pemerintah yang bagus, begitu juga dengan lembaga pendidikan tingginya. Di Aceh Singkil dan Subulussalam, banyak sekolah tinggi, tapi berstatus swasta, yang uang kuliahnya tidak sanggup dijangkau oleh banyak masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam.

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menyampaikan terimakasih atas dukungan penuh dari mahasiswa dan pemuda Aceh Singkil dan Subulussalam, untuk menjaga keutuhan provinsi Aceh.

Selanjutnya, Gubernur menyatakan pihaknya akan memenuhi tuntutan warga Aceh Singkil dan Subulussalam untuk menghadirkan rumah sakit yang dilengkapi dengan peralatan canggih dan modern, serta dokter ahli/spesialis di kedua daerah tersebut. “Tapi, tidak bisa dalam waktu yang singkat, melainkan butuh waktu dan tahapan,” kata Gubernur.

Begitu juga keinginan untuk dibangun Universitas negeri, di Kota Subulussalam atau Aceh Singkil. Pada prinsipnya, kata Zaini Abdullah, Pemerintah Aceh setuju dengan permintaan mahasiswa dan pemuda dari kedua daerah itu. “Tapi beri waktu bagi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan ini,” ujarnya.

Untuk rumah sakit, Gubernur menjelaskan, Pemerintah Aceh sudah memprogramkannya di Aceh Singkil dan Subulussalam akan dibangun rumah sakit yang bagus, seperti RSU Meuraxa Banda Aceh. Tapi saat ini, prosesnya sedang di Bappenas.

“Donaturnya, Pemerintah Jerman, sudah setuju memberikan pinjaman lunak untuk pembangunan 4 sampai 5 RSU regional tipe A seperti RSUZA, dan merehab atau meningkatkan status rumah sakit umum di 16 kabupaten/kota, termasuk Aceh Singkil dan Subulussalam,” ujarnya.

Sedangkan mengenai, permintaan pembangunan Universitas, atau kelas jauh dari Unsyiah atau UIN Ar-Raniry, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, pemerintah setempat perlu membangun kampusnya lebih dulu, baru nanti Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Unsyiah atau UIN Ar-Raniry, untuk mendatangkan para dosennya. “Pemkab Gayo Lues telah melakukannya, karena itu, di sana saat ini kelas jauhnya sudah operasi,” kata Gubernur.Terkait permintaan penyetopan HGU Perkebunan, Gubernur juga mengatakan setuju, tapi harus terlebih dahulu dilakukan audit lingkungan atau lapangan. “Apakah perusahaan perkebunan yang telah mendapat izin HGU sudah membuka kebunnya, atau sudah memenuhi kewajibannya. Kalau tidak, izin HGUnya kita cabut dan serahkan kepada rakyat,” ujarnya.(her)